Denpasar (Nuswantara) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali mengajak jajaran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) setempat yang terdiri atas perwakilan berbagai etnis di Nusantara, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah dalam menghadapi tahapan Pemilu 2024.
“Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berperan penting untuk membangun dan mempertahankan kedamaian daerah,” kata Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata di Denpasar, Kamis.
Di Provinsi Bali setidaknya terdapat 14 kelompok suku/etnis di Bali yakni Komunitas Flores, Sumba, Timor, dan Alor (Flobamora); Komunitas Pasundan; Komunitas Ikatan Keluarga Banyuwangi (Ikawangi); dan Komunitas Ikatan Maluku Selatan (IKMS). Kemudian ada juga Persaudaraan Setia Hati Ternate; Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI); Ikatan Keluarga Batak (IKB); Komunitas Bamus Sunda; dan Komunitas Ngeksi Gondo Yogyakarta. Selanjutnya Komunitas Banyumasan; Komunitas Sirih Pinang; Ikatan Keluarga Andalas Selatan (IKAS); Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS); dan Komunitas Ikatan Keluarga Maluku (IKEMAL).
Menurut Ngurah Wiryanata, FPK memiliki tanggung jawab besar untuk membangun semangat kebhinnekaan dan kebersamaan di daerah sehingga kondusivitas wilayah bisa terus terjaga. “FPK merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan,” ujar birokrat yang sebelumnya menjabat di Diskominfo Bali ini.
Oleh karena itu, Badan Kesbangpol Provinsi Bali secara khusus menggelar acara silahturahmi dengan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali pada Rabu (25/1). “Melalui acara tersebut, sekaligus kami berkoordinasi terkait program kerja Forum Pembauran Kebangsaan menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024,” katanya.
Oleh karenanya, menjadi penting dukungan suku/etnis Nusantara yang telah diwadahi dalam Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi Bali untuk berkontribusi menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Sementara itu Ketua FPK Provinsi Bali Kadek Weisya Kusmiadewi mengharapkan, FPK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa lebih bersinergi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Kami harapkan agar Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dijadikan dalam AD/ART sehingga kita bisa lebih spesifik bekerja,” ucapnya.
Ketua FPK Denpasar I Made Arka berharap FPK Provinsi Bali bisa juga turun ke masing-masing kabupaten/kota untuk membuat dialog dengan mengundang FPK Kabupaten/Kota. “Dialog itu tentu beserta tokoh-tokoh etnis untuk mereda situasi politik ini yang mungkin saja ada penonjolan terhadap politik identitas,” ujar Arka. (dea)
